Pemerintah Umumkan Roadmap E-commerce, Apa Saja yang Perlu Kamu Tahu?

Pemerintah Umumkan Roadmap E-commerce, Apa Saja yang Perlu Kamu Tahu?

 

Setelah lama ditunggu, roadmap untuk e-commerce yang selama ini disusun oleh pemerintah Indonesia akhirnya diumumkan pada tanggal 10 November 2016 kemarin. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, yang didampingi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Tak tanggung-tanggung, roadmap e-commerce tersebut pun langsung menjadi Paket Kebijakan Ekonomi ke-14 dari Presiden Joko Widodo. Keseriusan pemerintah ini diharapkan bisa membantu mewujudkan target nilai e-commerce sebesar US$130 miliar (sekitar Rp1.756 triliun) pada tahun 2020.

Berikut ini adalah hal-hal penting yang harus kamu ketahui dari roadmap e-commerce tersebut.

Penggunaan dana USO untuk startup

Rudiantara | Photo

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantra

Pemerintah Indonesia sepertinya beranggapan kalau pendanaan merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh para startup tanah air saat ini. Karena itu, mereka pun memutuskan untuk menyisihkan dana Universal Service Obligation (USO) untuk diberikan kepada UKM digital dan e-commerce.

USO sendiri merupakan dana yang dikumpulkan pemerintah dari berbagai perusahaan telekomunikasi untuk membangun jaringan telekomunikasi di daerah-daerah tertentu sejak tahun 2005. Meski berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp2 triliun setiap tahun, namun dana USO tersebut ternyata gagal dimanfaatkan dengan baik, sehingga harus dihentikan pengumpulannya pada tahun 2015.

Bagaimana cara kerja Venture Capital (VC) dalam memberikan pendanaan kepada startup ?

Menurut aturan yang berlaku saat ini, hanya ada 122 daerah di Indonesia yang diperbolehkan menerima dana USO, seperti Nias, Sumbawa, Bima, hingga Jayawijaya. Menkominfo Rudiantara sendiri telah melontarkan wacana penggunaan dana USO untuk startup sejak tahun 2015 silam.

Selain mendorong penggunaan dana USO, roadmap e-commerce juga menyebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disubsidi pemerintah, pengumpulan dana dengan crowfunding, serta angel investor sebagai sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku e-commerce.

Pembuatan program inkubator nasional

Inkubator Startup | Ilustrasi

Selain memberi bantuan dalam hal pendanaan, pemerintah juga berniat untuk “mendidik” para startup dan pelaku e-commerce dengan program inkubator nasional. Program ini nantinya akan berjalan dengan dana hibah.

Di luar itu, pemerintah juga akan memberikan edukasi serta mengkampanyekan kesadaran e-commerce kepada konsumen, pemain e-commerce, dan para aparat hukum. Salah satu perwujudan dari niatan tersebut adalah dengan membuat kurikulum pendidikan khusus e-commerce di berbagai sekolah.

Kesetaraan pajak bagi pemain asing

Aturan Pajak untuk Endorser | Featured Image

Beberapa pelaku e-commerce sempat mengungkapkan keluhan terkait berbagai aturan pajak, seperti wacana tentang pengenaan PPn untuk e-commerce yang belum meraih pendapatan (pajak cuma-cuma). Seperti ingin menjawab itu, pemerintah pun menyatakan kalau mereka akan menyederhanakan aturan pajak, meski hanya terbatas pada pelaku e-commerce dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar.

Selain itu, pemerintah juga menjanjikan pengurangan pajak bagi para investor lokal yang berinvestasi pada pelaku e-commerce di tanah air. Terkait dengan maraknya kehadiran pemain e-commerce asing, pemerintah berniat untuk menyetarakan aturan pajak untuk mereka dan para pemain lokal.

Pengembangan infrastruktur pendukung startup

Tiki JNE - Cash on Delivery

Demi membantu proses perkembangan e-commerce, pemerintah juga bertekad untuk membangun berbagai infrastruktur pendukung, seperti jaringan broadband, logistik, hingga platform payment gateway nasional.

Khusus dalam hal logistik, pemerintah telah berkomitmen untuk merevitalisasi peran PT. Pos Indonesia demi mendukung pengiriman barang yang dijual secara online. Saat ini, PT. Pos Indonesia memang telah melakukan hal tersebut dengan menghadirkan PT. Pos Logistik Indonesia.

Pengawasan keamanan e-commerce

Aplikasi Security Android Terbaik Gratis untuk Keamanan | Featured Image 2

Demi mencegah masalah terkait transaksi belanja online di kemudian hari, pemerintah pun bertekad untuk membuat prosedur standar tentang cara penyimpanan serta proses sertifikasi data konsumen. Pemerintah juga akan menyusun sistem pengawasan nasional untuk memonitor transaksi-transaksi e-commerce.


Sebagai informasi, roadmap e-commerce tersebut masih berupa komitmen-komitmen utama yang nantinya akan dilanjutkan menjadi strategi dan aturan lanjutan.

Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan pengumuman ini, Jack Ma yang sempat digadang-gadang akan menjadi penasihat komite pengarah roadmap e-commerce tanah air justru dikabarkan batal bergabung. Jack Ma kini disebut-sebut telah bekerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk membangun e-commerce di sana.

 

(Sumber informasi : id.techinasia.com)


Organisasi Anda membutuhkan konsultan dalam bidang sistem informasi ?

Andromedia Indonesia
Excellent Partnership Commitment

We provide various advisory solution such as IT Business Plan, Master Plan & Architecture, Monitoring, Service Management, and Project Management to enhance and enable system solution to cope with business process change or re-engineering.

Contact us and get your best IT solution for your business.
Phone: (+6231) 6001-8666
email: [email protected]
fb:  @andromediaindonesia
www.andromedia.co.id

Share with your friends









Submit